Makassar | BIN - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial Selatan-Selatan memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi-Selatan, sebagai tindak lanjut penyuratan/laporan yang telah dilayangkan kepada Kejati Sulsel demi mendukung kinerja kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Awak media mempertanyakan kepada Bidang Litigasi Hadi Soetrisno, SH terkait laporan dugaan korupsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tersebut?
SESI TANYA JAWAB :
BIDANG LITIGASI
Hadi Soetrisno, SH
1.Apa yang menyebabkan LSM GMBI melaporkan dugaan korupsi Institusi Satpol-PP Kota Makassar?
Jawab : Karna itu merupakan hasil Investigasi dari tim LSM GMBI Wilter Sulsel, sehingga untuk membuktikan dugaan temuan kami dari keterangan yang dihimpun oleh beberapa sumber, maka kita laporkan ke pihak penegak hukum yaitu Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan.
2.Siapa yang diduga terlibat dalam perbuatan tersebut?
Jawab : Semua oknum yang terlibat dan terbukti berdasarkan putusan hakim karna jabatannya (Abuse Of Power).
3.Kapan dugaan korupsi tersebut terjadi?
Jawab : Dugaan korupsi tersebut terjadi sekitar tahun 2017-2020.
4.Mengapa bisa terjadi?
Jawab : Karna diduga adanya kesempatan (Abuse Of Power).
5.Dimana saja instansi yang diduga ikut terkait?
Jawab : Istansi yang diduga terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan empat belas Kecamatan kota Makassar.
6.Bagaimana proses dugaan korupsi tersebut?
Jawab : Berdasarkan hasil Investigasi Tim LSM GMBI Wilter Sulsel, telah menemui beberapa sumber pegawai kontrak yang namanya tidak ingin disebutkan.
Oleh karena itu, kita mengacu pada keterangan dan bukti petunjuk yang telah diberikan kepada tim investigasi kami.
1. Terdapat dua buku rekening beserta kartu ATM pegawai kontrak Satpol PP kota Makassar sejak tahun 2017 s/d 2020.
A. Buku rekening dan kartu ATM Bank Sulselbar untuk Gaji dan Tunjangan Satpol-PP.
B. Buku rekening dan kartu ATM Bank Sulselbar untuk kegiatan tambahan dikecamatan.
2. Masing-masing pegawai kontrak yang namanya telah digunakan dikecamatan berjumlah sekitar/kurang lebih 25 orang tiap kecamatan, 10 orang ditiap-tiap kecamatan diduga fiktif (dimanfaatkan), lalu diperintahkan untuk membuat buku tabungan dan menyetorkan buku tabungan, kartu ATM beserta nomor PIN'nya kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil bernama Abdul Rahim (Dg Nya'la) selaku Kasi OPS pada waktu itu.
3.Setiap pegawai kontrak yang diduga namanya telah digunakan/dimanfaatkan tersebut tetap harus menandatangani berita laporan pertanggung jawaban kegiatan kecamatan untuk kepentingan pencarian anggaran di kecamatan, namun setelah dana tersebut dicairkan, pegawai kontrak bersangkutan tidak pernah menarik dana tersebut dikarenakan buku tabungan, ATM beserta nomor Pin'nya sudah disetorkan.
Selain itu, pegawai kontrak bersangkutan tidak pernah menerima dana sesuai dengan laporan pertanggung jawaban, cuma diberikan uang saku sebesar 150/200 tiap kali pencairan, itupun tidak sampai setahun, padahal kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga tahun mulai sejak tahun 2017-2020.
7.Apa yang mendorong LSM GMBI Wilter Sulsel melaporkan dugaan Korupsi tersebut?
Jawab : Karna berdasarkan keterangan beberapa sumber dan kami juga meminta salah satu sumber untuk mengeluarkan bukti rekening Bank Sulselbar untuk kegiatan tambahan dikecamatan, ternyata benar ada dan kami diberikan sebagai petunjuk awal.
Olehnya itu kami bersepakat untuk melakukan penyuratan, melampirkan satu nomor rekening bank Sulselbar dari kecamatan dan mengirimkan surat kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan, Jaksa Agung RI, dan Presiden RI, agar apa yang menjadi dugaan kami diatas dapat ditindak lanjuti dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan.
Setelah awak media ini melakukan sesi tanya jawab terkait dugaan tersebut diatas.
Pelaporan tersebut juga di tanggapi oleh Pihak Kejaksaan tinggi terkait pelaporan LSM GMBI, membenarkan atas hal tersebut diatas telah masuk di kejaksaan.
"Betul, ini berkas sementara kami periksa dan klarifikasi, Singkatnya saat di konfirmasi"
Maka tim media berupaya mengkonfirmasi pihak terkait lainnya, dalam hal ini Kasatpol Muhammad Iqbal Asnan, mengatakan setau saya tidak ada hal seperti itu, saya baru menjabat dan sampai saat ini personil bekerja dengan baik dan berjalan sesuai tupoksi.
Tim media berupaya melakukan konfirmasi pihak lainnya baik melalui Via WhatsApp, Via Telpon kepada Abdul Rahim Dg Nya'la dan Imam Hud (Mantan Kasatpol PP) belum ada tanggapan sampai saat ini, sehingga berita ini kami tayangkan. (Tim)
